BKN Tidak Lagi Mengeluarkan SK Pensiun
berhenti keluarkan sk pensiun
BKN berhenti keluarkan sk pensiun

BKN Tidak Lagi Mengeluarkan SK Pensiun

Pada awalnya, Humas BKN telah menggulirkan kebijakan pensiun secara otomatis. Kebijakan ini dimulai dan ditetapkan pada tahun 2014 oleh kepala biro hubungan masyarakat. Hal tersebut bahkan sudah meminta dukungan dari berbagai instansi untuk melakukan verifikasi data yang telah diberikan oleh BKN. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi para pegawai negeri sipil (PNS).

Namun, akhir-akhir ini muncul berita baru bahwa BKN sudah tidak lagi menetapkan SK pensiun. Apakah itu benar? Bagaimana konsistensi dari pihak BKN untuk menyejahterakan para PNS? Untuk menjawab apakah informasi tersebut benar atau salah, mari kita simak jawabannya di bawah ini.

SK Pensiun Sudah Tidak Ditetapkan oleh BKN

Peraturan BKN

Belum lama ini, BKN telah mengeluarkan peraturan baru tentang kepegawaian nomor 2 tahun 2018. Peraturan tersebut berisi pedoman pemberian pertimbangan teknis pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil.

Setelah penerbitan peraturan ini, maka usulan pensiun yang sudah masuk terhitung pada tanggal 2 Mei 2018 akan menetapkan SK pensiunnya yaitu PPK di masing-masing instansi.

Sedangkan untuk BKN hanya bertugas untuk menyetujui apakah memang perlu diberikan pensiun atau tidak. Hal ini telah disepakati dan melakukan sosialisasi pada tanggal 18 April 2018. Sosialisasi ini juga telah diikuti dan disaksikan 84 peserta dari 42 kabupaten/kota dan provinsi wilayah kerja kantor regional I BKN.

Pemberian Pensiun Bagi PNS

Pada awalnya, telah ada keputusan presiden N0 53 Tahun 2014, tentang kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS pada awalnya ditentukan oleh presiden, kini telah ditetapkan oleh kepala badan kepegawaian negara (BKN). Kecuali PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan beberapa pejabat fungsional keahlian utama. PNS tersebut masih ditetapkan oleh presiden.

Seperti kebijakan yang baru keluar tentang sudah tidak ada lagi SK pensiun juga ditetapkan oleh pimpinan Badan Kepegawaian Negara. Kebijakan ini diumumkan pada saat sosialisasi dan dibuka oleh Deputi Mutasi Badan Kepegawaian Negara yaitu Drs. Aris Windiyanto, M.M. pada saat sambutan.

Dengan adanya perubahan alur penetapan SK ini, bapak Deputi berharap tidak ada lagi keterlambatan dalam penerimaan SK bagi PNS oleh instansi. PNS yang sudah pensiun seharusnya diberi penghargaan bukan penghargaan berupa barang namun penghargaan berupa pelayanan yang diperoleh secara cepat.

Pelayanan tersebut agar sampai dengan tepat dan cepat, bisa menggunakan pendekatan less paper dan juga penggunaan digital signature. Dalam implementasinya, persetujuan teknis yang akan disiarkan oleh BKN juga tidak diberikan dalam bentuk fisik namun akan diberikan dalam bentuk digital.

Diadakan Pendampingan Pengelolaan Kepegawaian

Dalam acara sosialisasi tersebut juga menyampaikan kesiapannya untuk mendampingi kepada pengelola kepegawaian pada masing-masing instansi. Kegiatan pendampingan ini diungkapkan oleh kepala bidang status pengangkatan dan pensiunan yaitu Ibu Suratini, S. Sos..

Perpindahan Alur SK Pensiun

Tidak adanya SK pensiun sebenarnya bukan berarti benar-benar menghilang dan PNS tidak dihargai. Hanya saja pemberian SK pensiun ini berpindah alur. Yang tadinya diberikan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara langsung, kini berpindah tangan dalam pengelolaannya pada masing-masing instansi. Sehingga tugas BKN kini menjadi berkurang.

Pada awalnya beberapa tugas tentang pemberian pensiun bagi setiap PNS langsung diurusi oleh petugas pusat BKN, kini sudah dilakukan oleh pengelolaan kepegawaian pada masing-masing instansi masing-masing. Namun sebelum SK pensiun itu diberikan maka harus mendapat persetujuan dari BKN terlebih dahulu.

Komponen Penting yang Dilakukan BKN

Badan Kepegawaian Negara atau BKN termasuk salah satu dari Aparatur Sipil Negara yang mempunyai beberapa komponen penting. Diantaranya yaitu perlu meningkatkan kualitas pada proses monitoring dan evaluasi dengan menerapkan merit system. Hal ini berguna untuk melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Komponen selanjutnya yaitu mengoptimalkan peningkatan kapasitas SDM dengan melalui jalur pendidikan. Selanjutnya yaitu penggunaan sarana prasarana secara maksimal untuk meningkatkan dan mengembangkan kantor pelayanan unit di beberapa wilayah. Pendirian UPT (Unit Pelayanan Terpadu) ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan, kode etik pegawai ASN.

BKN juga perlu melakukan komponen penyediaan dan pemanfaatan data serta informasi mengenai pegawai ASN. Dengan berbagai misi terkait komponen yang harus dijalankan, harus memiliki kerjasama yang baik agar mendapat hasil yang baik pula. Mengingat mengatur semua orang agar mengikuti peraturan dengan tertib secara bersamaan tidak mudah.

Demikian sedikit penjelasan terkait dengan tidak adanya SK pensiun yang dikeluarkan oleh BKN. Pada intinya, pensiunan bagi para PNS masih tetap ada, hanya saja untuk mendapatkannya berpindah alur. Tadinya harus menghubungi langsung dengan pihak pusat, namun sekarang sudah bisa mendapat kemudahan yaitu melalui instansi yang terkait saja.

Sehingga PNS yang sudah selesai menjalani pengabdiannya tidak perlu repot lagi ketika hendak mengurusi SK pensiun. Cukup menghubungi instansi terkait, maka urusan SK pensiun selesai.

Written by
Karinov
Join the discussion

Navi.id

Newsletter

Dapatkan konten-konten terbaik dari kami setiap minggu nya. Aman, tanpa spam.