BKN Pusat: Tugas, Fungsi, dan Wewenang
tugas dan fungsi kepegawaian negara
Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara

BKN Pusat: Tugas, Fungsi, dan Wewenang

BKN atau Badan Kepegawaian Negara termasuk lembaga non Kementerian Indonesia. Bertugas melaksanakan pemerintahan pada bidang manajemen kepegawaian negara.

BKN sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan dan tata kerja institusi dalam mengelola kepegawaian sudah semakin dikembangkan. Sudah ditetapkan sebagai lembaga non departemen yang memiliki kedudukan langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Berikut Tugas dan Fungsi BKN Indonesia

Tugas BKN Pusat

BKN tidak hanya bertugas melaksanakan pemerintahan pada bidang manajemen kepegawaian negara begitu saja. Tapi hal ini dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

BKN juga bertugas untuk mengendalikan seleksi dari calon Pegawai ASN. Membina, menyelenggarakan penilaian kompetensi dan mengevaluasi penilaian kinerja dari pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah.

Membina jabatan fungsional pada bidang kepegawaian, mengelola sampai mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN dengan basis kompetensi. Didukung oleh sistem informasi kearsipan yang sangat komprehensif. Selain itu BKN bertugas menyusun standar, norma dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN.

Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan mengendalikan pelaksanaan norma, prosedur serta standar manajemen kepegawaian ASN yang ada.

Fungsi BKN Pusat

Dengan memiliki tugas seperti di atas, maka BKN juga berfungsi untuk penyusunan dan penetapan kebijakan teknis. Kedua hal yang terjadi pada bidang manajemen kepegawaian.

Penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pensiun, mutasi, status serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil. Tidak hanya itu saja, BKN juga berfungsi untuk penyelenggaraan administrasi pensiun. Terutama antara Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara.

Penyelenggaraan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian. Pemetaan potensi sampai penilaian kompetensi PNS. Selain itu BKN juga berfungsi untuk penelitian dan pengembangan yang ada pada bidang manajemen kepegawaian, pelaksanaan bantuan hukum, penyelenggaraan pendidikan sampai pelatihan pada bidang manajemen kepegawaian.

Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi semua unit organisasi pada lingkungan BKN serta pengawasan atas pelaksanaan tugas juga termasuk fungsi dari BKN itu sendiri.

Wewenang-wewenang yang Dimiliki BKN Pusat

Wewenang Utama

Untuk wewenangnya sendiri, BKN terdiri dari penyusunan rencana nasional secara makro pada bidangnya. Perumusan kebijakan pada bidang tersebut yang dilakukan untuk mendukung setiap pembangunan secara makro. Selain itu BKN juga memiliki wewenang untuk penetapan sistem informasi yang ada pada bidangnya. Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Propinsi.

Kewenangan Lain

Selain itu ada juga kewenangan lain yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu pada bidang kepegawaian. Penyusunan standar, norma dan prosedur kepegawaian negara serta pengendaliannya. Memiliki wewenang dalam penyusunan program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BKN juga memiliki wewenang dalam penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar Propinsi dengan perumusan standar serta sesuai dengan prosedur tentang pengangkatan, perencanaan, pemindahan, pemberhentian, pensiun, penetapan, gaji, kesejahteraan, tunjangan, kewajiban sampai kedudukan hukum dari PNS itu sendiri.

Penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional, perencanaan kebijakan, pemanfaatan pendidikan dan pelatihan struktural juga menjadi wewenang BKN.

Struktur Organisasi BKN

Untuk struktur organisasinya terdiri dari Kepala, Wakil Kepala dan Sekretariat Utama. Selanjutnya Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Berikutnya diikuti pusat pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, pusat pengembangan Sistem Recruitment Aparatur Sipil Negara, pusat penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara, pusat pengembangan Aparatur Sipil Negara, pusat pengkajian dan penelitian kepegawaian. Terakhir pusat konsultasi dan bantuan hukum kepegawaian serta inspektorat.

Sedangkan untuk Sekretariat utamanya terdiri dari Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Umum dan Biro Hubungan Masyarakat.

Sejarah dan Lahirnya BKN

Dahulu Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh 2 lembaga, antara Kantor Urusan Pegawai Negeri dan dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso.

Kemudian Perkembangan selanjutnya KUP ini menjadi cikal bakal dari BKN dan sampai tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BKN tersebut. Selain itu BKN ini bertugas untuk mengurus semua hal tentang kedudukan, gaji pegawai negeri dan mengawasinya supaya lebih tepat.

Sedangkan untuk peraturan gaji pegawai sendiri mulai di atur kembali dengan PGPN-1955 dan dikenal sebagai 9 golongan dan 31 ruang gaji. Tidak hanya gaji pokok, tapi pegawai juga diberikan tunjangan.

Tunjangan tersebut berupa tunjangan anak, keluarga, kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, perwakilan, tunjangan tanggung jawab keuangan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti sampai tunjangan bahaya.

Hal ini dilakukan karena pemerintah memandang perlu memusatkan urusan kepegawaian sebelum diselenggarakan oleh KUP yang ada di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Kedua peraturan ini digabungkan menjadi satu, jadi meskipun KUP berada di Jakarta tapi pelaksanaannya masih di daerah.

Written by
Karinov
Join the discussion
Navi.id

Newsletter

Dapatkan konten-konten terbaik dari kami setiap minggu nya. Aman, tanpa spam.